eBook

Bersegera Melaksanakan Syariah  07 Oct, 04
Ibadah  04 Oct, 04
Umur Dan Keraguan  28 Sep, 04
Menangis Yang Dianjurkan  26 Sep, 04

Meraih Kemuliaan Dengan Dakwah  16 Sep, 04
Problem Kristenisasi Butuh Penanggulangan Ideologis  06 Aug, 04
Tanggung Jawab Umat Dalam Dakwah Islam  28 May, 04
Manhaj Hizbut Tahrir Fi Al-Taghyir (Telaah Sekilas)  15 Apr, 04

Strategi Amerika Untuk Menguasai Ekonomi Dunia  10 Oct, 04
Globalisasi: Skenario Mutakhir Kapitalisme  08 Oct, 04
Hukum Seputar Leasing  28 Aug, 04
Ada Apa Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia?  19 Aug, 04

Mengatur Wakil Rakyat Dengan Syariat  05 Oct, 04
Tegaknya Khilafah, Wajib Dan Perlu  25 Sep, 04
Ancaman Pangkalan Militer AS  23 Sep, 04
Di Balik ‘Bom Kuningan’  15 Sep, 04

Hukum Tajassus (Spionase)  18 Sep, 04
Sanksi Bagi Perompak (Hirabah)  12 Jun, 04
Hukum Ghulul  27 Dec, 03
Fungsi Uqubat Dalam Islam  27 Dec, 03

Antara Tafsîr Dan Ta’wîl  02 Oct, 04
Antara Fikih Dan Syariat Islam  17 Sep, 04
Penerapan Syariat, Bukti Keimanan  14 Sep, 04
Meluruskan Makna Ijtihad  07 Aug, 04

Pencarian Antara Dua Extrema  06 Oct, 04
Pendidikan Gratis Bisa Diwujudkan  01 Oct, 04
Kisah Intelektual Nasr Hamid Abu Zayd  30 Sep, 04
Hijrah Dari Kapitalisme  30 Sep, 04

Hakikat Penyucian Diri  03 Oct, 04
Menggugat Fikih Lintas Agama  11 Sep, 04
Syariat Islam Belum Laku Tapi Wajib (Tanggapan Untuk J Geovanie)  10 Sep, 04
Awas, Jangan Terjebak Fanatisme Kesukuan!  05 Sep, 04

Fungsi Partai Politik Dalam Khilafah Islamiyyah  11 Oct, 04
Adakah Budak di Jaman Sekarang?  09 Oct, 04
Jilbab dan Khimar, Busanah Muslimah dalam Kehidupan Sehari-Hari  24 Sep, 04
Studi Dan Tarjih Sejumlah Pendapat Ulama Tentang Hukum Bom Manusia  19 Sep, 04

Buletin Edisi 014: Ancaman Allah Terhadap Pejabat Yang Tidak Amanah  28 Jul, 04
Buletin Edisi 013: Campur Tangan Asing, Mengapa Masih Diragukan?  23 Jul, 04
Buletin Edisi 012: Pendidikan Islam - Mencetak Pribadi Unggul  16 Jul, 04
Buletin Edisi 011: Menampilkan Kembali Islam Sebagai ‘Ideologi’  09 Jul, 04

Dinamika Aqidah Islam  14 May, 04
Keniscayaan Benturan Peradaban  14 May, 04
Kritik Islam Terhadap UUD 1945  06 May, 04
Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir  06 May, 04

Fungsi Partai Politik Dalam Khilafah Islamiyyah

Publikasi 11/10/2004

hayatulislam.net - Soal: Fungsi sebuah partai islam sebelum tegaknya Islam adalah untuk menegakkan syari’at Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan menjadi sebuah thariqah yang wajib untuk diikuti. Bagaimana gambaran fungsi partai Islam setelah tegak hukum Islam? Adakah gambaran fungsi partai Islam untuk melakukan muhasabah terhadap pemerintahan islam yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin hingga 1924?


Jawab: Pada dasarnya, keberadaan partai politik Islam di dalam negara Khilafah Islamiyyah didirikan untuk melakukan kontrol dan muhasabah terhadap negara, terutama dalam penerapan syari’at Islam di dalam negeri, serta kebijakan-kebijakan luar negeri daulah Khilafah Islamiyyah. Jika khalifah melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka partai politik Islam akan melakukan koreksi dan muhasabah terhadap penguasa. Bahkan ia akan mengerahkan kekuatan rakyat untuk melakukan koreksi atau muhasabah penguasa. Selain itu, partai politik Islam juga akan melakukan tugas-tugas utamanya, yakni mendidik kesadaran politik umat Islam.

Akan tetapi, parpol di dalam negara Khilafah tidak akan memerankan dirinya sebagai kekuatan oposisi yang akan selalu menentang kebijakan negara, atau sebaliknya ia akan mendukung seluruh kebijakan negara. Tidak demikian. Pada prinsipnya, parpol akan melakukan koreksi tatkala terlihat ada penyimpangan. Sebaliknya, ia harus mendukung kebijakan-kebijakan negara yang sejalan dengan syari’at Islam. Tidak seperti konsepsi parpol dalam sistem demokratik, dimana parpol dibelah menjadi dua kekuatan yakni, parpol yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah (partai penguasa), dan partai oposisi yang terus menyerang kebijakan pemerintahan.

Strategi Amerika Untuk Menguasai Ekonomi Dunia

Oleh: Sayyid Abu Ghazi Muhammad Salim
Publikasi 10/10/2004

hayatulislam.net - Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Soviet pudar dan blok komunisme hancur, AS akhirnya menghadapi musuh barunya; negara-negara Eropa. Kelompok politik dan kesatuan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia.*1) Di sisi lain, negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa, setelah negara-negara itu melepaskan diri dari sosialisme, mengadopsi ide ekonomi Barat, dan menjalankan sistem kapitalisme.*2)

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu, telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS.

Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya mem­perlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkannya kembali, mendirikan NAFTA --beranggota Kanada, AS, dan Meksiko-- dan juga, membentuk APEC.

Adakah Budak di Jaman Sekarang?

Publikasi 09/10/2004

hayatulislam.net - Soal: Apakah pada masa ini ada yang disebut sebagai budak sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an dan sunnah?

Jawab: Pada dasarnya, di jaman sekarang ini tidak ada budak sebagaimana kriteria yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, akan muncul budak lagi karena sebab-sebab tertentu, misalnya karena peperangan, atau karena sebab-sebab tertentu.

Yang jelas, hukum syara’ yang berhubungan dengan budak diturunkan ketika budak sudah ada, dan setiap bangsa memiliki sistem perbudakan masing-masing. Diantara sistem perbudakan yang ada pada saat itu adalah budak boleh diperjualbelikan, bahkan dibunuh oleh tuannya sendiri. Ada pula sistem perbudakan yang membolehkan tuan untuk memperisteri budak-budaknya, dan memperlakukannya seperti binatang. Ada pula aturan yang menyatakan, bahwa jika seseorang tidak mampu membayar utang kepada seseorang, maka ia boleh dijadikan budak. Ada pula ketetapan, jika suatu negeri dikalahkan, maka penduduknya boleh diperbudak seluruhnya. Untuk itu, Islam datang dengan seperangkat hukum untuk memecahkan persoalan perbudakan, serta menggariskan sistem aturan-aturan tertentu yang berhubungan dengan budak; dimana aturan-aturan tersebut diarahkan untuk “membebaskan budak”, yakni menjadikan budak tersebut merdeka.

Globalisasi: Skenario Mutakhir Kapitalisme

Old Movies. direct auto Warranty

Oleh: Ahmad al-Khatib
Publikasi 08/10/2004

hayatulislam.net - Globalisasi bukan sekedar slogan ekonomi kapitalis dan bukan pula salah satu fenomena dalam ideologi kapitalisme yang beraneka ragam. Globalisasi adalah sebuah pemikiran ideologi Kapitalisme yang komprehensif dan meliputi segenap aspek kehidupan, kendatipun yang menonjol adalah aspek ekonomi. Globalisasi merupakan serangan total peradaban kapitalis yang melanda seluruh pelosok dunia —termasuk dunia Islam— dan merupakan serangan yang sangat ganas dan mematikan dengan senjata modal —yang memang sangat vital bagi roda kehidupan— untuk melumpuhkan seluruh bangsa di dunia, termasuk kaum muslimin.

Hampir tak ada perlawanan apa pun terhadap ide globalisasi ini dari para penguasa kaum muslimin dan kawan-kawan dekat mereka yang oportunis, yang telah bersekutu dengan kaum kafir dalam penjajahan gaya baru mereka. Para penguasa dan sekutu mereka malah mempromosikan penjajahan tersebut kepada rakyat mereka dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat membanggakan.

Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah, universal. Jadi globalisasi maksudnya adalah universalisasi ideologi kapitalisme, atau menjadikan kapitalisme sebagai satu-satunya ideologi dan peradaban dunia. Monopoli kata “universal” di sini yang dikhususkan hanya untuk ideologi kapitalisme, sesungguhnya adalah suatu keangkuhan dan kesombongan, serta merupakan hinaan terhadap ideologi lain yang bersifat universal. Hal ini mencerminkan sikap tidak mau terhadap eksistensi ideologi lain tersebut. Sikap ini sama halnya dengan monopoli kata “demokrasi” hanya untuk kapitalisme. Padahal demokrasi secara bersamaan dianut pula oleh ideologi atau filsafat non-kapitalisme.

Bersegera Melaksanakan Syariah

Oleh: Muhammad al-Khaththath
Publikasi 07/10/2004

hayatulislam.net - Sejarah membuktikan bahwa dengan pemikiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw masyarakat Arab jahiliyah yang terbelakang dan tak diperhitungkan bisa berubah menjadi umat Islam yang mampu menandingi dan mengalahkan adidaya Persia dan Rumawi. Jika 15 abad lalu beliau Saw berhasil mengubah masyarakat dengan pemikiran Islam, maka hari ini pasti kita bisa melakukannya, bila kita mau. InsyaAllah!

Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Qs. ar-Ra’d [13]: 11).

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam masyarakat manakala telah terjadi perubahan dalam diri masyarakat. Persoalannya bagaimana menggerakkan perubahan di dalam masyarakat. Maka dibutuhkan adanya kesadaran pada sejumlah orang yang akan memikul beban tugas sebagai agen perubahan.

Pencarian Antara Dua Extrema

Oleh: Fahmi Amhar
Publikasi 06/10/2004

hayatulislam.net - Seseorang datang ke dunia tanpa bisa memilih pada keluarga mana ia dilahirkan, pada lingkungan apa ia tumbuh, dan oleh (guru) siapa ia dididik. Maka pada umumnya seorang anak kecil tidak bisa memilih sejak awal, apa agama yang akan dianutnya. Bila ia dilahirkan pada sebuah suku di rimba di Afrika, bisa jadi ia akan menjadi pemeluk paganisme yang kolot. Bila ia dibesarkan oleh seorang kader partei komunis di Uni Soviet, ia akan menjadi komunis yang fanatik. Bila ia dididik terus pada sebuah sekolah katholik di Irlandia Utara, dia akan menjadi pejuang katholik yang berani mati. Dan bila dia tumbuh di Makkah Al Mukarramah, serta setiap tahun menyaksikan jutaan muslim dari seluruh dunia datang berhaji, ia bisa berkembang menjadi muslim yang kosmopolit.

Sebagian besar manusia terbentuk oleh lingkungan. Pemikiran, perasaan dan perbuatan mereka akan ditentukan oleh apa yang menjadi norma kolektif dalam lingkungan tersebut. Jarang seorang anak kecil yang berpikir seperti Ibrahim a.s., yang mempertanyakan “Benarkah yang dianut orang-orang ini?”. Lingkungan pada umumnya kurang menghendaki pemikiran yang bertentangan dengan mainstream. Di Barat ini akan “aneh” sekali bila ada orang yang mempersoalkan kebenaran prinsip sekularisme atau demokrasi. Seperti anehnya masyarakat Quraisy di Makkah abad 7 Masehi, ketika Muhammad Saw membawa ajaran Tauhid. Mereka menuduh Muhammad telah melecehkan nenek moyang mereka, melecehkan agama dan adat istiadat mereka, bahkan mengganggu keharmonisan hidup masyarakat Makkah (lihat Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq).

Mengatur Wakil Rakyat Dengan Syariat

Publikasi 05/10/2004

hayatulislam.net - Dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif (DPR) adalah salah satu pilar negara, bersama dengan lembaga eksekutif (Pemerintah) dan yudikatif (Peradilan). DPR bertindak sebagai pembuat undang-undang, Presiden beserta pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, sedangkan peradilan sebagai pemutus atas persengketaan atau pelanggaran undang-undang.

Pemisahan kekuasaan (trias-politica) ini dimaksudkan untuk memudahkan kontrol atas kekuasaan demi menghindari munculnya pemimpin absolut yang cenderung otoriter dan menyengsarakan rakyat. Namun, kita akan melihat sejauh mana pemisahan ini berhasil, dan bagaimana Islam bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi.


Realitas Pemisahan Kekuasaan

Trias politica pada hakikatnya bertumpu pada satu hal, yaitu “proses politik”. Proses ini memiliki mekanisme inti, yaitu pemilihan umum. Pemilu ini akan diikuti oleh partai-partai. Partai dengan modal kapital lebih besar tentunya akan lebih mudah memobilisasi massa, membeli liputan media, merekrut profesional, dan juga melakukan lobi. Pemilu ini lalu menghasilkan wakil-wakil rakyat. Selain membuat undang-undang, mereka juga berwenang membuat anggaran (APBN), juga memilih orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada masa lalu bahkan Presiden dan Wakilnya dipilih oleh MPR yang mayoritas anggotanya juga anggota DPR. Artinya, jabatan-jabatan yang notabene bersifat eksekutif ataupun yudikatif ini hakikatnya juga produk lembaga politik, yakni legislatif yang berisi wakil-wakil rakyat.

Statistik

Visitor

Guest	:	4	visitor
Members	:	0	visitor
Sekarang	:	4	visitor
Yang Lalu	:	47	visitor

Archive Summary