Menu-atas
Menu-atas
Menu-atas
|
|
|
| Arsip Syariat Islam |
Syaksiyah
Nafsiyyah Fikriyyah
Dakwah
Ekonomi
Siyasah
Sanksi
|
|
| Rubrik Khusus |
Hikmah
Telaah Kitab
Opini
Kritik
Konsultasi Islam
Bulletin Politik AL-ISLAM
Buletin Remaja - STUDIA
|
|
|
Hubungan Sipil Dan Militer Dalam Pemerintahan Islam
Kategori : Siyasah
Oleh: Farid Wadjdi
Publikasi 08/12/2004
hayatulislam.net - Munculnya, dua calon presiden dari militer Wiranto dan SBY , kembali membuat wacana hubungan sipil dan militer menghangat. Sebagian pihak khwatir munculnya capres dari militer bisa mengembalikan pemerintahan militerisme seperti di era Suharto. Memang, bagaimana hubungan yang pas antara sipil dan militer sampai saat ini merupakan perdebatan yang sudah berlangsung cukup lama di kalangan intelektual maupun para politisi. Posisi militer penting dirumuskan dalam sistem pemerintahan apapun. Robert Kohn dalam esainya, Kontrol Sipil oleh Militer, menulis, Salah satu masalah tertua dalam sejarah sistem pemerintahan adalah pensubordinasiaan militer dalam kekuasaan politik: bagaimana masyarakat mengontrol kekuatan mutlak atas penggunaan kekerasan.
|
Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Kategori : Siyasah
Oleh: Achmad Junaidi ath-Thayyibiy
Publikasi 02/12/2004
hayatulislam.net - 1. Pendahuluan
Allah SWT telah menurunkan risalah Islam dan menjadikannya berdiri di atas landasan aqidah tauhid, aqidah: Laa Illaaha IllaLlaah, Muhammadur Rasulullah.
|
Perang Melawan Terorisme (Membaca Lagi Motif AS)
Kategori : Siyasah
Oleh: Denny Kodrat
Publikasi 01/11/2004
hayatulislam.net - The people of the Muslim world are candidates for revolution. They are young: over 60 percent are under twenty five years of age. (Mantan Presiden AS, Richard Nixon, dalam, Seize the moment).
|
Mengatur Wakil Rakyat Dengan Syariat
Kategori : Siyasah
purchase xanax online. weight loss lida. online vegas. gocasino.com. actos canadaPublikasi 05/10/2004
hayatulislam.net - Dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif (DPR) adalah salah satu pilar negara, bersama dengan lembaga eksekutif (Pemerintah) dan yudikatif (Peradilan). DPR bertindak sebagai pembuat undang-undang, Presiden beserta pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, sedangkan peradilan sebagai pemutus atas persengketaan atau pelanggaran undang-undang.
Pemisahan kekuasaan (trias-politica) ini dimaksudkan untuk memudahkan kontrol atas kekuasaan demi menghindari munculnya pemimpin absolut yang cenderung otoriter dan menyengsarakan rakyat. Namun, kita akan melihat sejauh mana pemisahan ini berhasil, dan bagaimana Islam bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi.
Realitas Pemisahan Kekuasaan
Trias politica pada hakikatnya bertumpu pada satu hal, yaitu proses politik. Proses ini memiliki mekanisme inti, yaitu pemilihan umum. Pemilu ini akan diikuti oleh partai-partai. Partai dengan modal kapital lebih besar tentunya akan lebih mudah memobilisasi massa, membeli liputan media, merekrut profesional, dan juga melakukan lobi. Pemilu ini lalu menghasilkan wakil-wakil rakyat. Selain membuat undang-undang, mereka juga berwenang membuat anggaran (APBN), juga memilih orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada masa lalu bahkan Presiden dan Wakilnya dipilih oleh MPR yang mayoritas anggotanya juga anggota DPR. Artinya, jabatan-jabatan yang notabene bersifat eksekutif ataupun yudikatif ini hakikatnya juga produk lembaga politik, yakni legislatif yang berisi wakil-wakil rakyat.
|
Tegaknya Khilafah, Wajib Dan Perlu
Kategori : Siyasah
Oleh: Muhammad al-Khaththath
Publikasi 25/09/2004
hayatulislam.net - Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia.
Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan dan kenegaraan yang diwariskan oleh Rasulullah Saw setelah beliau memerintah di Madinah selama kurang lebih sepuluh tahun. Sistem inilah yang dilanjutkan oleh para Kulafaur Rasyidin (Khalifah Abu Bakar ra., Umar ra., Utsman ra., dan Ali bin Abi Thalib ra.) dengan ibukota Madinah lalu pindah ke Kufah, para khalifah Umawiyyah dengan ibukota di Damaskus, para khalifah Abbasiyyah dengan ibukota di Baghdad, dan para khalifah Utsmaniyyah dengan ibukota di Istambul, Turki. Sistem Khilafah dihapuskan oleh imperialisme Inggris (setelah mengalahkannya dalam perang dunia pertama) melalui anteknya, jendral Musthafa Kemal pada bulan Maret 1924 dan memindahkan ibukota dari Istambul ke Ankara.
|
Ancaman Pangkalan Militer AS
Kategori : Siyasah
Oleh: Denny Kodrat
Publikasi 23/09/2004
hayatulislam.net - Di saat rakyat dan elite Indonesia tengah larut dalam euforia demokrasi dan sibuk memperbincangkan suksesi kepemimpinan, Amerika Serikat (AS), di saat yang sama, berencana membangun pangkalan militernya di kawasan Selat Malaka. Sebagaimana diberitakan oleh banyak media dalam dua bulan terakhir, AS boleh dikata sangat berambisi menggolkan keinginannya itu. Ia berdalih, tujuan kehadiran militernya di selat yang membatasi Pulau Sumatra dan Malaysia ini adalah dalam rangka membantu memerangi para teroris Islam yang sering mengganggu negara-negara di kawasan jalur pelayaran internasional itu.
Rencana tersebut terungkap setelah Komandan Pasukan AS di Pasifik, Laksamana Thomas B. Fargo, mengusulkan kepada kongres AS untuk menempatkan pasukannya di Selat Malaka. AS mengaku sangat khawatir dan prihatin atas maraknya pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan tersebut. Pasalnya, hal itu dapat membuka peluang terjadinya serangan-serangan teroris, khususnya terhadap kapal-kapal perdagangan dan kepentingan AS. Terlebih lagi, posisi Selat Malaka sangat strategis dan termasuk selat yang tersibuk di dunia. Atas dasar inilah, AS meminta dilibatkan dalam patroli keamanan bersama pasukan Indonesia dan Malaysia yang memang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas keamanan di kawasan itu.
|
Di Balik Bom Kuningan
Kategori : Siyasah
Publikasi 15/09/2004
hayatulislam.net - Bom meledak lagi! Tanggal 9 September 2004 lalu bom meledak di kawasan Kuningan, Jakarta. Peledakan terjadi di depan Kedutaan Besar Australia.
Islam Menolak Terorisme
Kita semua sepakat kalau aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis, menakut-nakuti masyarakat, dan berujung pada kesengsaraan rakyat adalah tindakan keliru dan harus sama-sama kita tentang dan cegah; termasuk di dalamnya adalah aksi terorisme. Jika aksi terorisme adalah tindakan yang berujung pada penderitaan, kenestapaan, dan kesengsaraan rakyat maka kita harus melakukan tindakan kolektif dan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk menumpasnya. Siapapun orangnya, darimana asal-muasal keturunannya, apapun latar belakang agamanya apakah dia berkulit hitam, coklat ataupun putih, semua wajib dihukum dengan setimpal. Gangguan keamanan tidak boleh dipandang main-main. Sebab keamanan adalah kebutuhan darurat manusia. Dan manusia tidak bisa hidup wajar dalam suasana ketakutan. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan hukum yang tegas yang akan mencegah orang yang hendak berpikir untuk menyerang orang lain. Islam memberikan sanksi hukum kepada pembegal jalanan dengan hukuman buang, dipotong tangan dan kaki, dibunuh dan disalib. Allah SWT berfirman:
|
Memahami Paradigma Baru Politik Polaritas LN AS
Kategori : Siyasah
Oleh: Denny Kodrat
Publikasi 13/09/2004
hayatulislam.net - SAAT ini sikap arogan Amerika Serikat sangat terlihat dalam pengimplementasian kebijakan politik luar negerinya, utamanya negeri-negeri Islam. Kesombongan dan keangkuhan tersebut dapat kita baca dalam buku Henry Kissinger yang bertajuk Does America need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for The twenty-First Century (2001). Kissinger mengekspresikannya dengan ungkapan yang tepat mengenai apa yang sedang mendominasi atmosfer politik AS. Ia menulis, AS di ujung milenium baru ini tengah menikmati keadidayaan yang bahkan belum pernah dirasakan oleh imperium terbesar sekalipun pada permulaan sejarah; Amerika bisa menguasai dominasi yang tidak tertandingi di seluruh penjuru dunia.
Berkaitan dengan kekuatan dan persebaran militernya, Kissinger menambahkan, Angkatan bersenjata AS tersebar ke seluruh dunia dengan mudah dari Eropa Utara hingga Asia Tenggara, bahkan pangkalan-pangkalan ini akan berubah karena intervensi AS atas nama perdamaian menjadi kebutuhan militer yang permanen. Ia pun tak lupa menulis, AS adalah sumber dan penjaga institusi demokrasi di dunia. AS bisa menguasai sistem moneter internasional dengan kucuran akumulasi modal investasi yang jauh lebih besar, dengan kepuasan yang jauh menarik minat para investor, serta pasar ekspor asing yang sangat luas. Kebudayaan bangsa AS juga menjadi standar di seluruh pelosok dunia.
|
Membunuh Rakyat Atas Demokrasi
Kategori : Siyasah
Oleh: Farid Wadjdi
Publikasi 09/9/2004
hayatulislam.net - Salah satu yang sering disebut-sebut merupakan nilai unggul demokrasi adalah sistem ini cerminan dari suara rakyat. Sebab dalam demokrasi, semuanya diukur berdasarkan kedaulatan rakyat. Siapa yang akan memerintah ditentukan oleh rakyat, lewat pemilu yang digelar secara priodik. Termasuk, kebijakan apa yang akan diterapkan, sering diklaim juga ditentukan oleh rakyat. Yakni, lewat wakil-wakilnya di parlemen. Karena itu pemerintahan yang dihasilkan lewat pemilu, dengan demikian adalah pemerintahan rakyat. Pendek kata, sistem ini merupakan yang terbaik, karena atas nama rakyat.
Namun, kenyataan dalam prakteknya, tidaklah seperti yang diangankan dalam teorinya. Pemilu dan pemerintahan atas nama rakyat sering kali dicatut untuk kepentingan yang justru bertentangan dengan rakyat. Inilah yang sekarang jelas-jelas dipraktekkan Amerika Serikat, Negara kampiun Demokrasi di negeri-negeri Islam. Di Irak, AS membentuk pemerintahan Irak yang sering diklaim sebagai cerminan wakil rakyat. Sebab dipilih oleh Dewan Pemerintahan Irak. Ghazi al-Yawar menjadi presiden pertama Irak setelah berakhirnya era Saddam Hussein. Sementara roda pemerintahan dijalankan perdana menteri Irak Iyad Allawi. Pemerintahan baru Irak ini kemudian membuat kebijakan, dengan atas nama rakyat.
| |
|
online : 
